Jaga Integritas Demokrasi, Perisai Demokrasi Bangsa Tangerang Gaungkan Pengawasan Partisipatif

Kota Tangerang, Bawaslu Kota Tangerang – Perisai Demokrasi Bangsa Kota Tangerang menggelar Seminar Nasional dengan tema "Penguatan Pengawasan Partisipatif dalam Menjaga Integritas Demokrasi". Kegiatan ini menjadi ruang refleksi sekaligus konsolidasi gerakan masyarakat untuk memastikan demokrasi tidak hanya berjalan prosedural, tetapi juga substansial, berkeadilan, dan berpihak pada rakyat. Kegiatan ini dilaksanakan pada Kamis, 29 Januari 2026, bertempat di KPU Kota Tangerang. 

Seminar ini dihadiri oleh Bawaslu Kota Tangerang, Badan Eksekutif Mahasiswa, Cipayung Plus, Organisasi Kepemudaan (OKP), aktivis, masyarakat sipil, penyelenggara pemilu, mahasiswa, serta berbagai elemen publik yang memiliki kepedulian terhadap masa depan demokrasi Indonesia. Dalam forum ini, para narasumber menegaskan bahwa pengawasan partisipatif merupakan pilar penting dalam sistem demokrasi modern, terutama di tengah kompleksitas politik elektoral, disinformasi digital, serta potensi penyalahgunaan kekuasaan. Ketua Perisai Demokrasi Bangsa Kota Tangerang, Fahrizal, dalam sambutannya menyampaikan bahwa pengawasan tidak boleh hanya menjadi tugas lembaga negara semata, tetapi harus menjadi gerakan kolektif masyarakat. 

“Demokrasi tidak hanya diukur dari seberapa sering pemilu diselenggarakan, tetapi seberapa kuat kontrol rakyat terhadap kekuasaan. Pengawasan partisipatif adalah manifestasi kedaulatan rakyat dalam praktik,” ujarnya.

Faridal Arkam Machus, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Kota Tangerang mewakili peserta seminar menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu dan pilkada yang akan datang. Tambahnya, ia mengatakan bahwa tanggung jawab demokrasi bukan hanya Pemilu, tetapi lebih besar dari itu, adalah bagaimana mengedukasi masyarakat sejak dini agar suksesi demokrasi kedepan lebih bermartabat. Dalam diskusi panel, para narasumber menyoroti tantangan pengawasan di era digital, termasuk politik uang, politisasi birokrasi, penyebaran hoaks, serta rendahnya literasi politik publik. Seminar ini juga menekankan pentingnya sinergi antara masyarakat sipil, media, akademisi, dan lembaga pengawas pemilu untuk menciptakan ekosistem demokrasi yang transparan dan akuntabel. Kegiatan ini diharapkan menjadi momentum strategis untuk membangun kesadaran kolektif dan memperkuat jejaring pengawasan partisipatif di berbagai daerah. 

“Demokrasi bukan hanya urusan elite politik, tetapi tanggung jawab seluruh warga negara. Tanpa partisipasi publik yang aktif dan kritis, demokrasi akan kehilangan makna,” tegasnya.

Selain itu, seminar ini menghasilkan sejumlah rekomendasi, antara lain penguatan pendidikan politik warga, digitalisasi pelaporan pelanggaran pemilu, serta perlindungan bagi pelapor dan relawan pengawas. Sebagai penutup, penyelenggara mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak apatis terhadap proses demokrasi.