Audiensi Ke Bawaslu RI, Bawaslu Banten Usulkan Revisi Perbawaslu

Bawaslu, Jakarta - Bawaslu Provinsi Banten melaksanakan audiensi dan diskusi terkait Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, Rabu (16/6) di Gedung Bawaslu Republik Indonesia, Jakarta. Diskusi tersebut dihadiri oleh masing-masing Koordiv Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten. Hadir dalam acara tersebut sebagai Penanggap Fritz Edward Siregar selaku Kordiv Hukum Bawaslu RI. Kemudian Didih M Sudi (Ketua Bawaslu Prov Banten) dan Badrul Munir (Kordiv Penanganan Pelanggaran Bawaslu Prov Banten) Sebagai Pembahas. Adapun Bawaslu Kota Tangerang diwakili oleh Didi Nurhadi sebagai Kordiv Penanganan Pelanggaran. Audiensi dan diskusi ini dilaksanakan dalam rangka menyampaikan beberapa usulan revisi Perbawaslu Nomor 8 tahun 2021 tersebut atas dasar Kajian Reboan yang secara rutin dilaksanakan di Provinsi Banten sejak 17 Februari hingga sekarang dengan Menyertakan Bawaslu Kab/Kota se-Provinsi Banten secara Daring. Pada kegiatan ini turut disampaikan temuan-temuan dilapangan menjadi usulan revisi Perbawaslu seperti yang disampaikan Badrul Munir, Koordiv Penindakan Pelanggaran Bawaslu Propinsi Banten,  "Usulan revisi ini disampaikan berdasarkan fakta fakta di lapangan yang terjadi pada pemilihan 2020 kemarin serta kajian reboan yang secara rutin dilakukan sejak 17 Februari", ungkap Badrul Munir. Hal ini ditanggapi langsung oleh Fritz, Komisioner Bawaslu RI bahwa usulan perubahan dan atau penggantian Perbawaslu ini dilakukan pada waktu yang tepat mengingat kita akan melaksanakan pemilu dan pemilihan serentak 2024 nanti, kemudian kami berterimakasih atas usulan dan masukan tersebut. "Usulannya kami terima dan ini waktu yang sangat tepat menuju pemilu dan pemilihan serentak 2024", ujarnya. "Usulan ini kami terima dan akan kami lakukan kajian lebih lanjut dengan mempertimbangkan keadilan pemilu yang relevan bagi seluruh penduduk negeri ini" tambah Fritz lagi pada pertemuan tersebut. (adm)