Bawaslu Kota Tangerang Perkuat Konsolidasi Demokrasi Masa Nontahapan Pemilu Bersama DPC Partai Gerindra

Kota Tangerang — Bawaslu Kota Tangerang melaksanakan kegiatan konsolidasi demokrasi pada masa nontahapan pemilu bersama Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kota Tangerang. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat komunikasi, membangun sinergi, serta meningkatkan kesadaran bersama dalam menjaga kualitas demokrasi.

Dalam kunjungan tersebut, Ketua Bawaslu Kota Tangerang, Komarrulloh, bersama anggota Bawaslu Kota Tangerang, diterima langsung oleh Ketua DPC Partai Gerindra Kota Tangerang, Turidi, beserta jajaran pengurus partai.

Kegiatan tersebut diisi dengan diskusi dan dialog mengenai pentingnya keterlibatan Partai Politik dalam kehidupan demokrasi serta pengawasan partisipatif. Partai Gerindra sebagai bagian dari elemen politik diharapkan tidak hanya berperan dalam proses pemilu, tetapi juga turut mendukung pengawasan partisipatif serta menjaga jalannya demokrasi yang jujur, adil, dan berintegritas.

Ketua Bawaslu Kota Tangerang, Komarrulloh, menegaskan pentingnya membangun hubungan kelembagaan yang baik dengan partai politik, termasuk pada masa nontahapan pemilu. Menurutnya, penguatan demokrasi tidak hanya menjadi perhatian ketika tahapan pemilu berlangsung, tetapi juga perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui komunikasi, koordinasi, dan pendidikan politik.

Melalui kegiatan Nyaba Warga, Ketua Bawaslu Kota Tangerang menurut Komarrulloh agenda konsolidasi demokrasi sudah berjalan sejak awal tahun ini, seperti dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, organisaasi keagamaan, organisasi kepemudaan, dan elemen masyarakat lainnya di Kota Tangerang, tegas Komarrulloh

Sementara itu, Ketua DPC Partai Gerindra Kota Tangerang, Turidi Susanto menyampaikan apresiasi kepada Bawaslu yang telah mampu menjaga pelaksanaan Pemilu 2024 lalu, sehingga dapat terselenggara dengan baik.

Dia mengajak jajaran pengurus dan kader partai, agar dalam kontestasi pemilu nanti untuk terus menjalin komunikasi dengan Bawaslu dalam hal tata cara pelaksanaan pencalonan legislatif, terutama saat pelaksanaan tahapan kampanye.

Dalam diskusi konsolidasi demokrasi itu, pengurus dan kader Partai Gerindra cukup antusias. Banyak hal yang mereka sampaikan ke Bawaslu, seperti soal pemasangan alat peraga kampanye, surat suara yang tertukar antar daerah pemilihan, dan masalah keterwakilan 30% caleg perempuan, hingga soal sanksi pengawas ad hoc yang nakal.

Kegiatan ini diharapkan tidak berhenti pada forum diskusi, tetapi dapat menghasilkan komitmen bersama untuk memperkuat pengawasan partisipatif. Bawaslu Kota Tangerang berharap peran partai politik menjadi mitra penyelenggara untuk mensukseskan Pemilu yang akan datang.